SJ TheDaily - шаблон joomla Форекс

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

05 November 2015
Author :  

I. Umum

 

Nama SKPD                         : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Alamat                                : Jl. Bukit Pelayangan 1 Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong kota Tangerang Selatan – Prov. Banten

No telepon                          : (021) 5386231 fax (021)5387194

Alamat website                  : -

Alamat e-mail                     : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Foto kantor

 

 


 

II. Visi Misi

 

Visi

Terwujudnya masyarakat kota tangerang selatan bersatu, religius, demokratis dan aman.

Misi

1. mewujudkan persatuan dan kesatuan antar etnis, suku bangsa, umat beragama dan aliran kepercayaan dalam masyarakat tangerang selatan yang majemuk dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia

2. Meningkatkan nilai-nilaidemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat tangerang selatan berdasarkan ideologi pancasila

3. Mewujudkan sistem pemerintahandaerah yang demokratis dan aspiratif terhadap masukan dari masyarakat

4. Menjungjung tinggi hak asasi manusia dan peran aktif warga masyarakat tangerang selatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

 


 

III. Organisasi

 

 

 


 

IV. Formulir DPA SKPD

 

 


 

V. Tugas Pokok & Kegiatan Rutin

 

Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat , terdiri dari :
a. Kepala Badan ;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

- 5 -
c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
1. Sub Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa;
2. Sub Bidang Kewaspadaan.
d. Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga, membawahkan :
1. Sub Bidang Peningkatan Ketahanan Bangsa;
2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.
e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
1. Sub Bidang Belanegara;
2. Sub Bidang Pelayanan Perlindungan Masyarakat.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.


(2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Badan .
(3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(5) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
SEKRETARIAT
Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 4
(1) Sekretariat Badan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan membina dan mengkoordinasikan serta melakukan pengendalian pada urusan umum, keuangan serta program, evaluasi dan pelaporan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. Perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan umum dan
keuangan serta monitoring dan evaluasi;

- 6 -
b. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sekretariat;
c. Pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan pelayanan teknis administrasi di lingkungan Badan;
d. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan bagian, umum keuangan serta monitoring dan evaluasi Badan;
e. Pelaksanaan pengelolaan tata naskah Badan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana Badan;
f. Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan dan aset Badan;
g. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan;
h. Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkup Badan;
i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan Badan;
j. Pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Badan;
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bagian tugasnya;

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan .
Bagian Kedua
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan serta pengawasan dan pengendalian surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga perlengkapan, pengelolaan administrasi dan kepegawaian.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. Perencanaan persiapan bahan pelaksanaan kegiatan tata usaha, aset, perlengkapan di lingkungan Badan ;
b. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
c. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan surat menyurat yang meliputi pengetikan, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan;
d. Pelaksanaan pengurusan administrasi perjalanan Badan ;
e. Pelaksanaan inventarisasi, penyediaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor;
f. Pelaksanaan konsultasi, penyiapan bahan pedoman dan analisis formasi terkait sub bagian umum dan kepegawaian;
g. Pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Keuangan

Pasal 6
(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana anggaran dan belanja Badan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. Perencanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pencairan, pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran;
b. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Keuangan;
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan, anggaran, pencairan, pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran;
d. Pelaksanaan penyusunan laporan neraca keuangan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait dengan kegiatan sub bagian keuangan;
f. Pelaksanaan moniotoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan sub bagian keuangan;
g. Pelaksanaan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta pengurusan keuangan Badan;
h. Pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


Bagian Keempat
Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7
(1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program, evaluasi dan pelaporan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi Badan;
b. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan ;
c. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan Badan;
d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data Badan;
e. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan program kerja Badan;
f. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan Badan;
j. Pelaksanaan usulan perbaikan dan perubahan anggaran kegiatan Badan;
g. Pelaksanaan konsultasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait Program, monitoring dan evaluasi Badan;
h. Pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Badan;
i. Pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
BIDANG KESATUAN BANGSA
Bagian
Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 8
(1) Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan pemantapan Pancasila sebagai ideologi Negara serta pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Bidang Kesatuan Bangsa;
b. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Bidang Kesatuan Bangsa;
c. Pelaksanaan kegiatan pemantapan Pancasila sebagai ideologi Negara;
d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kohesifitas masyarakat dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara;
e. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap masuknya anasir-anasir asing dalam perikehidupan masyarakat;
f. Pelaksanaan pelayanan administratif dan fasilitasi di bidang pembinaan kesatuan bangsa;
g. Pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya;
h. Pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa

Pasal 9
(1) Sub Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Kesatuan Bangsa yang berkenaan dengan pembinaan kesatuan bangsa.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa;
b. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa;
c. Pelaksanaan pengembangan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan masyarakat;
d. Pelaksanaan pemantapan wawasan kebangsaan bagi Tokoh-Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Kepemudaan, Guru, Pelajar, Mahasiswa, Lembaga Nirlaba lainnya dan Aparatur Pemerintah di Daerah;
e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan penanggulangan bahaya narkoba di kalangan masyarakat, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kepemudaaan, Guru, Pelajar, Mahasiswa, Lembaga Nirlaba lainnya, dan Aparatur Pemerintah di Daerah;
f. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan narkotika dengan Instansi/Lembaga terkait lainnya;
g. Pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Sub Bidang Kewaspadaan

Pasal 10
(1) Sub Bidang Kewaspadaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Kesatuan Bangsa yang berkenaan dengan kewaspadaan kesatuan bangsa.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bidang Kewaspadaan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Kewaspadaan Kesatuan Bangsa;
b. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Kewaspadaan;
c. Pelaksanaan pemantauan terhadap masuknya budaya asing yang dapat atau berpotensi menimbulkan kerawanan dalam masyarakat di Daerah;
d. Pelaksanaan kewaspadaan terhadap Organisasi terlarang dan aliran-aliran kepercayaan dalam masyarakat;
e. Pelaksanaan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah kerja Badan;
f. Pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
BIDANG POLITIK DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
Bagian Kesatu
Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga

Pasal 11
(1) Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan pemberian fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam rangka pembinaan hubungan yang serasi antara lembaga-lembaga pada tingkat supra dan infra struktur politik di Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga;
b. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga;
c. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pembinaan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan lembaga legislatif;
d. Pelaksanaan kegiatan pendataan organisasi massa, organisasi sosial politik dan lembaga swadaya masyarakat;
e. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pembinaan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan partai politik, organisasi massa dan lembaga swadaya masyarakat;
f. Pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
g. Pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya.

Bagian Kedua
Sub Bidang Peningkatan Ketahanan Bangsa

Pasal 12
(1) Sub Bidang Peningkatan Ketahanan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga yang berkenaan dengan peningkatan ketahanan bangsa.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bidang Peningkatan Ketahanan Bangsa menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Peningkatan Ketahanan Bangsa
b. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Peningkatan Ketahanan Bangsa;
c. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat di bidang politik;
e. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pendidikan politik bagi warga masyarakat, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Organisasi Massa, Organisasi Politik, Guru, Pelajar, Mahasiswa, Lembaga Nirlaba Lainnya dan Aparatur Pemerintah di Daerah;

i. Pelaksanaan pengembangan nilai-nilai demokrasi dalam budaya politik lokal bagi warga masyarakat, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Organisasi Massa, Organisasi Politik, Guru, Pelajar, Mahasiswa, Lembaga Nirlaba Lainnya dan Aparatur Pemerintah di Daerah;
f. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam rangka peningkatan ketahanan bangsa serta stabilitasi politik daerah;
g. Pelaksanaan fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Penyelesaian Konflik Sosial dalam rangka peningkatan ketahanan bangsa serta stabilitasi politik daerah;
h. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan saresehan dan dialog interaktif yang dilaksanakan oleh partai politik;
i. Pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 13
(1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Politik Hubungan Antar Lembaga yang berkenaan dengan hubungan antar lembaga;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga ;
c. pelaksanaan pendataan organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, dan lembaga nirlaba lainnya di Daerah;
d. pelaksanaan bantuan dana yang diperuntukkan bagi partai politik;
e. pelaksanaan fasilitasi dalam proses penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
f. pelaksanaan inventarisasi data-data mengenai keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan perubahan-perubahannya, susunan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta alat-alat kelengkapan dan Fraksi-Fraksi yang ada dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
g. pelaksanaan inventarisasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta produk-produk yang dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
h. pelaksanaan kegiatan komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mempersiapkan jawaban atau tanggapan terhadap pemandangan umum;
i. pelaksanaan kegiatan penerimaan kunjungan kerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta studi banding Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah lain sejak persiapan hingga selesai;
j. pelaksanaan pemasyarakatan hasil-hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
k. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 14
(1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan pembinaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka pemberian bantuan dan dukungan dalam operasi penanggulangan bencana dan pengamanan lingkungan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Bidang Perlindungan Masyarakat;
b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Bidang Perlindungan Masyarakat ;
c. pelaksanaan pendataan dan pembinaan kualitas sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
d. pelaksanaan rekruitmen anggota baru satuan perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan kegiatan pemberian bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam rangka penanggulangan bencana alam;
f. pelaksanaan pengerahan dan pendayagunaan satuan perlindungan masyarakat dalam operasi penanggulangan bencana alam serta pengamanan lingkungan;
g. pelaksanaan pelayanan administratif dan fasilitasi di bidang perlindungan masyarakat;
h. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
i. pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya.

Bagian Kedua
Sub Bidang Bela Negara

Pasal 15
(1) Sub Bidang Bela Negara dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat yang berkenaan dengan bela negara;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bidang Bela Negara menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Bela Negara;
b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Bela Negara;
c. pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban serta pengamanan obyek-obyek vital di Daerah;
d. pelaksanaan kegiatan pemberian bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam rangka penanggulangan bencana bagi warga masyarakat dan Aparatur Pemerintah Daerah yang bertempat tinggal atau bertugas di kawasan rawan bencana;
e. pelaksanaan kegiatan pelatihan kecintaan bela negara bagi Pelajar, Mahasiswa, Guru, Tokoh-tokoh Masyarakat, Organisasi Massa, Organisasi Politik, Organisasi Kepemudaan, Lembaga Nirlaba Lainnya dan Aparatur Pemerintah di Daerah;
f. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Sub Bidang Pelayanan Perlindungan Masyarakat

Pasal 16
(1) Sub Bidang Pelayanan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat yang berkenaan dengan pelayanan perlindungan masyarakat;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bidang Pelayanan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Pelayanan Perlindungan Masyarakat;
b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Pelayanan Perlindungan Masyarakat;
c. pelaksanaan penerbitan Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
d. pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka membantu meningkatkan kualitas keamanan umum di Daerah melalui penerapan sistem keamanan lingkungan;
e. pelaksanaan rekruitmen anggota baru satuan perlindungan masyarakat;
f. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya

BAB VIII
UPT DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17
(1) Pada Badan dapat dibentuk UPT.
(1) UPT dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau karena jam tertentu.
(2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Pembentukan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian kegiatan Badan sesuai dengan kebutuhan.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Tenaga Fungsional.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan, Kepala Badan wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Badan maupun dengan Instansi/Lembaga terkait lainnya.
(2) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan setiap bawahannya dan memberikan bimbingan, pedoman serta arahan bagi pelaksanaan tugas setiap bawahannya.
(4) Setiap Pimpinan satuan organisasi dibantu oleh setiap Pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan mengadakan rapat terbuka dalam rangka pemberian bimbingan kepada setiap bawahannya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 20
(1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada setiap Atasannya serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan.
(2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari setiap bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dalam rangka memberikan petunjuk kepada setiap bawahannya.
(3) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Hak Mewakili

Pasal 21
Apabila seorang Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan berhalangan dalam melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk 1 (satu) Orang Pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya untuk bertindak atas nama Pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.

BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 22
Kepegawaian pada Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 23
Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 25 Januari 2011 PENJABAT WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd
H. HIDAYAT DJOHARI
Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 25 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
Ttd
Drs. DUDUNG E DIREDJA, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19550615 198112 1 001
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 21

 


 

VI. Foto Kegiatan

 

    

 

    

Mang_Te'i Quote

Sabar itu akan diraih ketika mendapati keadaan sulit, sakit, dipermalukan, dilecehkan, dan yang sejenisnya. Orang yang tidak menemui kondisi yang tidak diharapkan itu, tidak akan mendapati anugrah kebersamaan dengan Tuhannya, karena Tuhan beserta orang yang sabar. Lalu... haruskah mencari ketidaknyamanan dalam hidup ini ? Tidak juga, karena Tuhan menciptakan kesenangan agar hambanya dapat merasakan ni'matnya bersyukur. 

Pengunjung Tangsel

5.png0.png1.png1.png4.png9.png
Hari Ini518
Kemarin592

Monday, 27 February 2017 16:01
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree