SJ TheDaily - шаблон joomla Форекс

Perhubungan Informasi dan Informatika

04 April 2016
Author :  

Alamat Kantor Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan :

Jl. Raya Serpong – Batas Bogor KM 0+400 Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Telp. 021-7565366-67 Fax. 021-7565368 Kode Pos. 15311

Alamat Website :

  1. dishubkominfo.tangerangselatankota.go.id

Alamat Email :

  1. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan

 

Berdasarkan Rencana Strategis Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2016 yang telah ditetapkan, dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu 5 (lima) tahun mempunyai visi ke depan adalah “TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI DAN PEMBERDAYAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG HANDAL DAN BERDAYA SAING”. Pelayanan transportasi dan Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi dan Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan dan mampu mendukung pembangunan Kota Tangerang Selatan .


Pelayanan transportasi dan Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika yang Berdaya Saing, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi yang efisien dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.

 

Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan

 Misi yang ditetapkan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perhubungan, komunikasi dan informatika;
  2. Meningkatkan kualitas sumber daya perhubungan, komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional;
  3. Mewujudkan manajemen transportasi perkotaan yang terpadu sesuai dengan tata ruang Kota Tangerang Selatan;
  4. Meningkatkan pelayanan perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal dan berdaya saing;
  5. Menata sarana komunikasi yang terintegrasi.

 

 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan instrumen utama yang perlu dimiliki setiap SKPD dalam menjalanan roda pembangunan, dengan dimilikinya struktur organisasi maka setiap kegiatan  yang   akan  dan  telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan dalam struktur organisasi.   Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, struktur organisasi tertinggi dikepalai oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang sebagaimana terlihat pada Bagan Struktur Organisasi Dinas sesuai dengan lampiran Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri dari:

  1. Kepala Dinas : (Drs. H. SUKANTA) (NIP. 19620311 198503 1 012)
  2. Sekretaris, dibantu 3 (tiga) Sub Bagian : ( TARYONO, M.Si) (NIP.19630610 198512 1 002)
  3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;( MARTHA LENA, S,Sit,MT)(19770301 199903 2 004)
  4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;(Drs. IWAN BUDIAWAN) (NIP. 19670622 199002 1 002)
  5. Sub Bagian Keuangan. (URIP SUPRIATNA, SH) (NIP. 19720214 199303 1 001)

 

  1. Bidang Angkutan, dibantu 3 (tiga) Seksi : (WIJAYA KUSUMA, SE, MM) (NIP.19600812 198103 1 003)
  2. Seksi Angkutan Darat dan Udara;(Hikmat Maulana, S.Pd) (NIP. 19640105 198603 1 014)
  3. Seksi Teknik Sarana;(Muhamad Syaiful) (NIP. 19800108 200212 1 002)
  4. Seksi Parkir dan Terminal.(Dito Chandra Wiratyo, S.Sos, M.Si) (NIP. 19731206 199503 1 003)

 

  1. Bidang Lalu Lintas, dibantu 3 (tiga) Seksi: ( DEDI MULYADI, S.Sos, M.Si) (NIP. 19670210 199803 1 002)
  2. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;( IKA, SE,MM)(NIP.19730324 200112 1 001)
  3. Seksi Pengendalian dan Operasi; (BUDI JATMIKO, A.Md LLAJ)(19741122 199703 1 003)
  4. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan: (HENDRA KURNIAWAN A.Md.LLAJ) (19740205 199703 1 002)

 

  1. Bidang Komunikasi dan Informatika, dibantu 3 (tiga) Seksi : (SODIKIN, S.Pd)(NIP.19690201 199103 1 002)
  2. Seksi Komunikasi; (FIRMAN, S.SIT)(NIP. 19730125 199503 1 001)
  3. Seksi Informatika; (EVA SURYANI S. SiT,MT) (NIP.19770328 199903 2 002)
  4. Seksi Sarana Komunikasi dan Informatika.( DIAN ANGGRAINI ANNISA, ST, M.Si) (NIP.19841228 201001 2 011)

 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANGERANG SELATAN

 

 

 

 

 

 

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   KOTA TANGERANG SELATAN

 

1.       Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.

2.       Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

3.       Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.

4.       Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

5.       Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

6.       Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

7.       Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika    Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

8.       Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

9.       Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas oleh Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan.

10.    Satuan Organisasi adalah satuan kerja internal Dinas.

11.    Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur Pelaksana teknis sebagian kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pengembangan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika   di wilayah kerja tertentu.

 

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

(1)     Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai kebijakan Pemerintah Daerah ;

(2)     Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  mempunyai  fungsi :

a.       Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kerja dinas yang tertuang dalam program kerja;

b.       Penyiapan pengawasan kebijaksanaan pelaksanaan operasional pendataan, pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan, sarana dan prasarana kelaikan kendaraan, pengendalian operasional dan lalu lintas perhubungan serta komunikasi dan informatika;

c.       Persiapan dan pengerahan segala potensi yang ada untuk mewujudkan tertib lalu lintas, angkutan jalan dan kelaikan kendaraan;

d.       Pendidikan dan latihan yang terbatas pada pembentukan personil perhubungan;

e.       Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan operasional tertib lalu lintas dan angkutan jalan, kelaikan kendaraan, sarana dan prasarana serta evaluasi operasional tertib lalu lintas perhubungan udara;

f.        Pengaturan dan pengendalian di bidang Komunikasi dan Informatika;

g.       Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan, pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan.

(3)     Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab  kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(4)     Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas bertugas membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Dinas serta mengkoordinasikan kegiatan Staf, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

 

(1)     Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

a.       Kepala Dinas;

  1. Sekretariat, membawahkan:

1.      Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.      Sub Bagian Keuangan;

3.      Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

  1. Bidang Angkutan, membawahkan:

1.      Seksi Angkutan Darat dan Udara;

2.      Seksi Teknik Sarana;

3.      Seksi Seksi Parkir dan Terminal.

  1. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:

1.      Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;

2.      Seksi Pengendalian dan Operasi;

3.      Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan.

  1. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:

1.      Seksi Komunikasi;

2.      Seksi Informatika;

3.      Seksi Sarana Komunikasi dan Informatika.

  1. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)     Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan  huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3)     Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sekretaris;

(4)     Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya  bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

(5)     Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

 SEKRETARIAT

(1)     Sekretariat dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta melakukan pengendalian pada urusan umum, keuangan serta program, evaluasi dan pelaporan.

(2)     Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

a.       Perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan umum dan keuangan serta monitoring dan evaluasi;

b.       Pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan pelayanan teknis administrasi di lingkungan dinas;

c.       Pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang, umum keuangan serta monitoring dan evaluasi dinas;

d.       Pelaksanaan pengelolaan tata naskah dinas, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana dinas;

 

e.       Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan dan aset dinas;

f.        Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan;

g.       Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana  di lingkup dinas;

h.       Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan dinas;

i.        Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas;

j.        Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang   tugasnya;

(3)     Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1)     Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan serta pengawasan dan pengendalian surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga perlengkapan, pengelolaan administrasi dan kepegawaian.

(2)     Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan kepegawaian  mempunyai fungsi:

a.      Perencanaan persiapan bahan pelaksanaan kegiatan tata usaha, aset, perlengkapan di lingkungan dinas;

b.     Pelaksanaan pengelolaan kegiatan surat menyurat yang meliputi pengetikan, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan;

c.      Pelaksanaan pengurusan administrasi perjalanan dinas;

d.     Pelaksanaan inventarisasi, penyediaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor;

e.      Pelaksanaan konsultasi, penyiapan bahan pedoman dan analisis formasi terkait sub bagian umum dan kepegawaian;

f.      Pelaksanan  tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang   tugasnya.

Sub Bagian Keuangan

(1)     Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana anggaran dan belanja dinas,

(2)     Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a.       Perencanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pencairan, pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran;

b.       Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan, anggaran, pencairan, pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran;

c.       Pelaksanaan usulan perbaikan  dan perubahan anggaran kegiatan dinas;

d.       Pelaksanaan penyusunan laporan neraca keuangan;

e.       Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait dengan kegiatan sub bagian  keuangan;

f.        Pelaksanaan moniotoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan sub bagian keuangan;

g.       Pelaksanaan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta pengurusan keuangan dinas;

h.       Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

(1)     Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi  serta pengawasan dan pengendalian program, evaluasi dan pelaporan.

(2)     Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi:

a.       Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kebijakan Dinas;

b.       Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data Dinas;

c.       Pelaksanaan penyusunan pedoman dan program kerja Dinas;

d.       Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan Dinas;

e.       Pelaksanaan konsultasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait program, monitoring dan evaluasi Dinas;

f.        Pelaksanaan program, evaluasi serta pelaporan kegiatan Dinas;

g.       Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang  tugasnya

BIDANG ANGKUTAN

(1)     Bidang Angkutan mempunyai  tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program bidang angkutan.

(2)     Untuk melaksanakan   tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

a.       Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan angkutan;

b.       Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data perumusan angkutan;

c.       Pelaksanaan kegiatan perumusan angkutan;

d.       Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perumusan angkutan;

e.       Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;

f.        Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 Seksi Angkutan Darat dan Udara

(1)     Seksi Angkutan Darat dan Udara mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan  koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang sarana dan prasarana angkutan darat dan udara.

(2)     Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Angkutan  Darat dan Udara mempunyai fungsi:

a.       Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan umum, penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota, penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kota, penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota dan penetapan ketinggian lantai bangunan/gedung untuk Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);

b.       Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisa data perumusan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kota, penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota, penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kota, penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota dan penetapan ketinggian lantai bangunan/gedung untuk Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);

c.       Pelaksanaan kegiatan perumusan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kota, penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota, penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kota, penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota dan penetapan ketinggian lantai bangunan/gedung untuk Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);

d.       Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perumusan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kota, penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota, penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kota, penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota dan penetapan ketinggian lantai bangunan/gedung untuk Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);

 

e.       Pemberian izin trayek angkutan perkotaan, izin operasi angkutan taksi/lingkungan yang melayani wilayah kota, pemberian rekomendasi operasional angkutan antar  jemput antar propinsi atau kawasan tertentu, pemberian rekomendasi operasional bus kota, pemberian rekomendasi lintasan bus Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP), pemberian surat muatan barang dan pemberian rekomendasi ketinggian bangunan/gedung (KKOP);

f.        Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;

g.       Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Teknik Sarana

(1)     Seksi Teknik Sarana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan  koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan teknik sarana pengujian kendaraan bermotor.

(2)     Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Teknik Sarana mempunyai fungsi:

a.       Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan teknis pembinaan dan pengawasan pengoperasian kendaraan wajib uji pelayanan kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor, kelaikan kendaraan bermotor meliputi persyaratan dan standarisasi konstruksi kendaraan dan penetapan pengujian pertama kendaraan bermotor;

b.       Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data pembinaan dan pengawasan pengoperasian kendaraan wajib uji pelayanan kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor, kelaikan kendaraan bermotor meliputi persyaratan dan standarisasi konstruksi kendaraan dan penetapan pengujian pertama kendaraan bermotor;

 

c.       Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengoperasian kendaraan wajib uji pelayanan kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor, kelaikan kendaraan bermotor meliputi persyaratan dan standarisasi konstruksi kendaraan dan penetapan pengujian pertama kendaraan bermotor;

d.       Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga lainnya terkait pembinaan dan pengawasan pengoperasian kendaraan wajib uji pelayanan kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor, kelaikan kendaraan bermotor meliputi persyaratan dan standarisasi konstruksi kendaraan dan penetapan pengujian pertama kendaraan bermotor;

e.       Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;

f.        Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Parkir dan Terminal

(1)     Seksi Parkir dan Terminal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan  koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Parkir dan Terminal.

(2)     Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Parkir dan Terminal mempunyai fungsi:

a.          Perumusan kebijakan teknis di bidang parkir dan terminal;

b.          Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang parkir dan terminal;

c.          Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang parkir dan terminal;

d.          Menyusun rencana dan program kerja Seksi Parkir dan Terminal, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

e.          Menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman teknis pembinaan dan pengelolaan parkir dan terminal;

f.           Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan parkir dan terminal;

g.          Menetapkan lokasi fasilitas parkir untuk umum serta desain lokasi parkir dan operasionalnya;

h.          Menyiapkan penetapan lokasi terminal penumpang dan terminal barang;

i.           Menyiapkan desain terminal penumpang dan terminal barang;

j.           Melaksanakan pemungutan retribusi parkir dan terminal;

k.          Melaporkan kepada Kepala Bidang Angkutan, setiap selesai menjalankan tugas/penugasan;

l.           Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Parkir dan Terminal;

m.        Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan Seksi Parkir dan Terminal, sesuai ketentuan yang berlaku;

n.          Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Angkutan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

o.          Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;

p.          Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanan tugas;

BIDANG LALU LINTAS

(1)     Bidang Lalu lintas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian bidang lalu lintas.

(2)     Untuk melaksanakan   tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:

a.       Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan program manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL), pengendalian dan operasi serta bimbingan keselamatan dan analisis kecelakaan;

b.       Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data teknis program manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL), pengendalian dan operasi serta bimbingan keselamatan dan analisis kecelakaan;

c.       Pelaksanaan program manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL), pengendalian dan operasi serta bimbingan keselamatan dan analisis kecelakaan;

d.       Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga lainnya terkait program manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL), pengendalian dan operasi serta bimbingan keselamatan dan analisis kecelakaan;

e.       Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;

f.        Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

(1)     Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan  koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.

(2)     Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi:

a.          Membantu Kepala Bidang Lalu Lintas melaksanakan tugas dibidang lalu lintas;

b.          Menyusun rencana dan program kerja Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c.          Perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen rekayasa lalu lintas;

d.          Mempersiapkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang manajemen rekayasa lalu lintas;

e.          Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang manajemen  rekayasa lalu lintas;

f.           Menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi perkotaan;

g.          Menyusun dan menetapkan rencana lokasi kebutuhan fasilitas perlengkapan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (rambu jalan, marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan dan sejenisnya sesuai fungsinya serta kelengkapan jalan lainnya) serta fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (halte, fasilitas penyebrangan orang serta fasilitas pendukung lainnya);

h.          Melaksanakan pengadaan, pemasangan serta pemeliharaan kebutuhan fasilitas perlengkapan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (rambu jalan, marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan dan sejenisnya sesuai fungsinya serta kelengkapan jalan lainnya) serta fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (halte, fasilitas penyebrangan orang serta fasilitas pendukung lainnya);

 

i.           Melaksanakan penghapusan fasilitas perlengkapan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (rambu jalan, marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan dan sejenisnya sesuai fungsinya serta kelengkapan jalan lainnya) serta fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (halte, fasilitas penyebrangan orang serta fasilitas pendukung lainnya);

j.           Memberikan rekomendasi analisa dampak lalu lintas (ANDALALIN) dan rekomendasi lainnya yang terkait dengan kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas;

k.          Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas;

l.           Melakukan pendataan, analisa dan pengaturan arus lalu lintas kendaraan melalui teknik manajemen rekayasa lalu lintas;

m.        Melaksanakan pendataan dan analisa data lalu lintas harian rata-rata (LHR);

n.          Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas;

o.          Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;

p.          Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas, yang berkaitan dengan kegiatan urusan manajemen rekayasa lalu lintas;

q.          Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas;

r.           Melaporkan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas terhadap pelaksanaan tugas;

s.          Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanan tugas;

t.           Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanan tugas bawahan;

Seksi Pengendalian dan Operasi

(1)     Seksi Pengendalian dan Operasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan  koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengendalian dan operasi.

(2)     Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Operasi mempunyai fungsi:

a.       Penyelenggaraan pengendalian serta pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perundang-undangan terkait pengoperasian kendaraan angkutan penumpang umum dan kendaraan angkutan barang;

 

b.       Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dan kendaraan angkutan barang di jalan, penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, pengendalian penyimpangan operasional lalu lintas dan angkutan jalan;

c.       Penerbitan surat bukti pelanggaran kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dan kendaraan angkutan barang di jalan terkait persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, pengendalian penyimpangan operasional lalu lintas dan angkutan jalan;

d.       Pengawasan terhadap pelaksanaan perijinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, pengendalian penyimpangan operasional lalu lintas dan angkutan jalan;

e.       Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan operasional lalu lintas di daerah rawan kemacetan;

f.        Pelaksanaan dan pengawasan operasional lalu lintas kegiatan hari-hari besar agama/nasional;

g.       Pelaksanaan petugas pemandu perjalanan dinas (P3D) Walikota, Wakil Walikota dan atau tamu-tamu pemerintah daerah ke dan dari tempat berlangsungnya acara-acara resmi yang diselenggarakan atau dihadiri oleh Pemerintah Daerah;

h.       Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait kegiatan pengendalian operasional;

i.        Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan Seksi Pengendalian Operasional;

j.        Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas, yang berkaitan dengan kegiatan urusan pengendalian operasional;

k.       Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas;

l.        Melaporkan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas terhadap pelaksanaan tugas;

m.     Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanan tugas;

n.       Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanan tugas bawahan;

Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan

  • Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis kecelakaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan  koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang tertib lalu lintas, menganalisis dan mempersiapkan bahan pembinaan teknis keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

(2)     Untuk melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis kecelakaan mempunyai fungsi:

a.       Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi, inventarisasi data kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kota, analisis dan penentuan karakteristik tempat-tempat tertentu yang dinilai rawan kecelakaan lalu lintas, penyuluhan dan bimbingan keselamatan pada masyarakat dibidang lalu lintas dan angkutan;

b.       Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi, inventarisasi data kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kota, analisis dan penentuan karakteristik tempat-tempat tertentu yang dinilai rawan kecelakaan lalu lintas, penyuluhan dan bimbingan keselamatan pada masyarakat dibidang lalu lintas dan angkutan;

c.       Pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi, inventarisasi data kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kota, analisis dan penentuan karakteristik tempat-tempat tertentu yang dinilai rawan kecelakaan lalu lintas, penyuluhan dan bimbingan keselamatan pada masyarakat dibidang lalu lintas dan angkutan;

d.       Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi, inventarisasi data kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kota, analisis dan penentuan karakteristik tempat-tempat tertentu yang dinilai rawan kecelakaan lalu lintas, penyuluhan dan bimbingan keselamatan pada masyarakat dibidang lalu lintas dan angkutan;

e.       Pemberian rekomendasi usaha mendirikan pendidikan dan latihan  mengemudi;

f.        Sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas jalan pada pelajar usia dini dan masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan;

g.       Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan keselamatan pengemudi dan penumpang angkutan umum;

h.       Menyusun dan menetapkan rencana lokasi kebutuhan fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS);

i.        Melaksanakan pengadaan, pemasangan serta pemeliharaan kebutuhan fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS);

j.        Melaksanakan penghapusan fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS);

k.       Melaksanakan audit keselamatan jalan;

l.        Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lainnya terkait dengan Keselamatan Jalan;

o.       Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis kecelakaan;

p.       Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas, yang berkaitan dengan kegiatan Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis kecelakaan;

q.       Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas;

r.        Melaporkan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas terhadap pelaksanaan tugas;

s.       Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanan tugas;

t.        Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanan tugas bawahan;

BIDANG  KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(1)     Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai  tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan  koordinasi serta pengawasan dan pengendalian Program Komunikasi dan Informatika.

(2)     Untuk melaksanakan   tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

a.       Perencanaan perumusan kebijakan program kegiatan komunikasi dan informatika;

b.       Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data Kegiatan Komunikasi dan Informatika;

c.       Pelaksanaan program kegiatan komunikasi dan informatika;

d.       Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga lainnya terkait kegiatan-kegiatan Komunikasi dan Informatika;

e.       Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;

f.        Pelaksanaan   tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang   tugasnya.

Seksi Komunikasi

(1)     Seksi Komunikasi  mempunyai   tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan  koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan komunikasi.

(2)     Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Komunikasi mempunyai fungsi:

a.   Penyiapan bimbingan teknis di bidang jasa komunikasi dan pelaksanaan perijinan penyelenggaraan jasa komunikasi;

b.   Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang jasa komunikasi;

c.   Pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data penyelenggaraan jasa komunikasi;

d.   Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;

e.   Koordinasi dan fasilitasi dan pengembangan kemitraan media skala kota;

f.    Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;

g.   Penyiapan bahan penyelesaian perselisihan antar penyelenggara jasa komunikasi;

h.   Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan ;

i.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang   tugasnya.

Seksi Informatika

(1)     Seksi Informatika mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan  koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan informatika.

(2)     Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Informatika   mempunyai fungsi:

a.  Penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, dan prosedur di bidang informatika;

b.  Penyiapan bimbingan teknis di bidang jasa informatika serta pelaksanaan perijinan penyelenggaraan jasa informatika;

c.  Penyiapan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang jasa informatika;

d.  Pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data penyelenggaraan jasa informatika;

e.  Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang informatika;

f.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Sarana Komunikasi dan Informatika

(1)     Seksi Sarana Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha jasa sarana komunikasi dan informatika;

(2)     Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Sarana Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi  :

a.  Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan pelayanan pos di perkotaan, penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perkotaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi;

b.  Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data pelayanan pos di perkotaan, penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perkotaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi;

c.  Pelaksanaan kegiatan pelayanan pos di perkotaan, penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perkotaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi;

d.  Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga lainnya terkait pelayanan pos di perkotaan, penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perkotaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi;

e.  Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan, pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;

f.   Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;

g.  Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan Kota;

h.  Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator Amatir Radio (AR), Penguasaan Perangkat Radio Amatir (IPPRA), Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) dan Penguasaan Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (PPKRAP);

i.   Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;

j.   Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi alat telekomunikasi;

k.  Pemberian izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah / gedung (IKR/G);

l.   Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;

m.Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu  kota;

n.  Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;

o.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

UPT DAN JABATAN FUNGSIONAL

(1)     Pada Dinas dapat dibentuk UPT;

(2)     UPT dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau karena jam tertentu;

(3)     UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

(4)     Pembentukan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

(1)     Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya;

(2)     Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai dengan kebutuhan;

(3)     Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(4)     Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Tenaga Fungsional;

(5)     Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA KERJA

(1)     Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas, Kepala Dinas wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Dinas maupun dengan Instansi/Lembaga terkait lainnya;

(2)     Setiap Pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3)     Setiap Pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan setiap bawahannya dan memberikan bimbingan, pedoman serta arahan bagi pelaksanaan tugas setiap bawahannya;

(4)     Setiap Pimpinan satuan organisasi dibantu oleh setiap Pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan mengadakan rapat terbuka dalam rangka pemberian bimbingan kepada setiap bawahannya.

Pelaporan

(1)     Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada setiap atasannya serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan;

(2)     Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari setiap bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dalam rangka memberikan petunjuk kepada setiap bawahannya;

(3)     Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Hak Mewakili

Apabila seorang pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk 1 (satu) Orang Pejabat satu
tingkat lebih rendah di bawahnya untuk bertindak atas nama pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.

KEPEGAWAIAN

Kepegawaian pada Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Mang_Te'i Quote

Sabar itu akan diraih ketika mendapati keadaan sulit, sakit, dipermalukan, dilecehkan, dan yang sejenisnya. Orang yang tidak menemui kondisi yang tidak diharapkan itu, tidak akan mendapati anugrah kebersamaan dengan Tuhannya, karena Tuhan beserta orang yang sabar. Lalu... haruskah mencari ketidaknyamanan dalam hidup ini ? Tidak juga, karena Tuhan menciptakan kesenangan agar hambanya dapat merasakan ni'matnya bersyukur. 

Pengunjung Tangsel

4.png6.png0.png3.png0.png2.png
Hari Ini255
Kemarin1275

Wednesday, 18 January 2017 04:23
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree